SELASIHMEDIA.COM – Sebanyak 373 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 1.259 jiwa yang menjadi korban bencana banjir di Kabupaten Aceh Timur hingga kini masih harus memperpanjang masa tinggal mereka di tenda-tenda darurat maupun gubuk sederhana yang dibangun secara mandiri.
Kondisi ini terjadi karena pembangunan Hunian Sementara (Huntara) yang seharusnya menjadi solusi tempat tinggal sementara belum juga rampung dikerjakan oleh pihak vendor yang ditunjuk. Akibat keterlambatan tersebut, para korban belum memiliki kepastian kapan dapat menempati hunian yang lebih layak.
Berdasarkan data terbaru yang diterima dari Serambinews.com pada Senin (30/3/2026), lokasi pengungsian dengan jumlah korban terbanyak berada di Kecamatan Pante Bidari dan Kecamatan Serbajadi. Kedua wilayah ini menjadi titik konsentrasi pengungsi akibat dampak bencana yang cukup parah, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih serius dan terkoordinasi dari berbagai pihak terkait.
Di wilayah Kecamatan Pante Bidari, tercatat sebanyak 271 KK masih bertahan dalam kondisi pengungsian. Mereka tersebar di beberapa gampong, di antaranya Gampong Sah Raja, Sijudo, Pantee Panah, Blang Seunong, dan Pantee Labu.
Para warga ini terpaksa menjalani kehidupan sehari-hari dalam keterbatasan, baik dari segi tempat tinggal maupun akses terhadap kebutuhan dasar, sambil menunggu kejelasan penyelesaian pembangunan Huntara.
Hingga saat ini, para pengungsi masih bertahan di tenda-tenda darurat yang disediakan, sementara sebagian lainnya berinisiatif mendirikan tenda mandiri di atas reruntuhan rumah mereka yang rusak akibat bencana. Tidak sedikit pula warga yang memilih menumpang di balai desa atau fasilitas umum lainnya demi mendapatkan tempat berteduh yang lebih aman.
Situasi ini menunjukkan betapa sulitnya kondisi yang mereka hadapi dalam jangka waktu yang cukup lama. Keadaan serupa juga terjadi di Kecamatan Serbajadi, di mana sebanyak 102 KK masih belum dapat kembali ke rumah mereka.
Para pengungsi di wilayah ini terpaksa memanfaatkan berbagai fasilitas umum sebagai tempat tinggal sementara, seperti kantor keuchik di Desa Lokop, balai adat, hingga ruang-ruang kelas di SD Loot Jering. Penggunaan fasilitas publik ini tentu berdampak pada aktivitas masyarakat lainnya, termasuk kegiatan pendidikan dan pelayanan desa.
“Kondisi 373 KK masih mengungsi, mereka terpaksa bertahan di tenda atau gedung-gedung publik karena akses wilayah yang belum pulih dan huntara tidak selesai,” tutur Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky.
Al-Farlaky juga menyampaikan bahwa dirinya telah meninjau langsung kondisi di lapangan untuk memastikan keadaan para pengungsi. Ia menegaskan pentingnya peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mengawasi proses pembangunan Huntara.
Menurutnya, BNPB harus bersikap tegas terhadap vendor yang dinilai tidak bertanggung jawab dalam menyelesaikan proyek tersebut, karena keterlambatan ini berdampak langsung pada penderitaan masyarakat.
“Pembangunan Huntara ini kan dibawah pengawasan BNPB, mereka yang menunjukkan vendor, jadi sama meminta pada BNPB putuskan kontrak dengan vendor yang tidak bertanggung jawab itu, kita mau pengerjaan Huntara ini dibangun sampai tuntas,” tegasnya.
Bencana banjir yang disertai longsor dan angin kencang ini tercatat sebagai salah satu peristiwa paling mematikan di wilayah tersebut, dengan jumlah korban jiwa mencapai 58 orang. Besarnya dampak yang ditimbulkan menunjukkan bahwa bencana ini tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga menimbulkan trauma dan kerugian besar bagi masyarakat.
Berdasarkan data yang dihimpun dari pemerintah kabupaten, sebanyak 7.293 unit hunian warga terdampak akibat bencana tersebut. Angka ini menjadi alasan utama mengapa kebutuhan akan pembangunan Huntara dan bantuan perumahan permanen menjadi sangat mendesak. Tanpa percepatan penanganan, kondisi para korban dikhawatirkan akan semakin memburuk, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, maupun sosial.
Sumber: Serambinews.com