SELASIHMEDIA.COM – Pelatih senior Riau, Ahmad Marcos, meminta pemerintah daerah agar lebih serius dalam memperhatikan kesejahteraan atlet. Ia menyoroti persoalan pembayaran bonus bagi atlet yang berlaga pada PON XXI Aceh–Sumut yang hingga kini disebut belum sepenuhnya terealisasi.
Menurut Marcos, kondisi tersebut membuat sebagian atlet merasa gelisah dan mulai kehilangan motivasi. Hal itu terjadi karena pemerintah daerah dinilai belum memberikan kepastian terkait pencairan sisa bonus yang seharusnya diterima para atlet.
“Saya desak, pemerintah daerah untuk segera merealisasikan bonus PON XXI yang belum juga dibayarkan. Kenyataan itu bisa membuat atlet hengkang,” ungkapnya kepada Tribunpekanbaru.com, Senin (9/3/2026).
Marcos mengatakan bahwa sebenarnya anggaran untuk pembayaran bonus tersebut telah tersedia dalam pos anggaran yang ada. Namun hingga saat ini pencairannya belum juga dilakukan, sementara para atlet sangat menantikan realisasi hak mereka.
“BPKAD segera realisasikan pembayaran tersebut. Plt Gubenur Riau harus melihat bagaimana atlet sangat membutuhkan. Jangan didiamkan saja. Karena anggaran tersebut sudah ada,” harap Marcos.
Ia juga mengajak para pengurus cabang olahraga (cabor) untuk turut menyuarakan persoalan bonus atlet yang belum sepenuhnya dibayarkan. Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak sangat penting agar persoalan tersebut segera mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Saya harap rekan-rekan pengurus cabor juga menyuarakan desakan bonus atlet. Itu hak atlet yang sejatinya harus segera dilunasi. Karena sudah dua tahun tak kunjung ada titik terang,” ungkap Marcos.
Di sisi lain, calon Ketua Umum KONI Riau, Edi Basri, sebelumnya juga sempat menegaskan komitmennya untuk meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan atlet. Ia menyatakan bahwa jika dirinya terpilih memimpin KONI Riau, tidak akan ada lagi atlet yang “dijual” untuk memperkuat daerah lain.
Hal tersebut disampaikan Edi Basri dengan mempertimbangkan masih adanya praktik perpindahan atlet ke daerah lain karena persoalan pembinaan maupun dukungan anggaran dari cabang olahraga.
“Masa saya nanti, tidak ada Atlet yang dijual. Tidak ada cabor yang tidak punya biaya ketika membawa atlet bertanding,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Riau ini.
Menanggapi pernyataan tersebut, Ahmad Marcos menilai komitmen yang disampaikan Edi Basri merupakan hal yang positif. Namun ia menekankan bahwa komitmen tersebut harus benar-benar diwujudkan melalui langkah nyata.
“Atlet tidak akan minta pindah atau hengkang jika kesejahteraan mereka diperhatikan,” ungkap Marcos.
Ia menambahkan, jika memang Edi Basri berkomitmen agar tidak ada lagi atlet yang “dijual” ke daerah lain, maka momentum saat ini dinilai tepat untuk menunjukkan keseriusan tersebut. Terlebih, sebagai anggota DPRD Riau, Edi Basri memiliki kewenangan untuk mendorong pemerintah daerah agar segera menyelesaikan persoalan bonus atlet.
Menurut Marcos, Edi Basri dapat memanfaatkan posisinya untuk memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Plt Gubernur Riau dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), guna membahas persoalan kesejahteraan atlet.
“Panggil plt Gubernur, BPKD dan pihak yang terkait dengan kesehatan atlet. Sampaikan soal kenyataan kondisi atlet Riau sampai saat ini,” papar Marcos.
Ia juga menegaskan bahwa sebagai salah satu calon Ketua Umum KONI Riau, Edi Basri perlu menunjukkan komitmen nyata terhadap pembinaan dan kesejahteraan atlet di daerah.
“Atlet tidak akan hengkang jika apa yang jadi hak mereka dibayarkan. Namun kan kenyataan saya ini, mereka harus menunggu sampai 2 tahun untuk mendapatkan haknya. Tunjukkan jika serius memimpin KONI Riau,” ujar Marcos.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi Riau sebelumnya telah mulai mencairkan bonus bagi atlet peraih medali pada PON Aceh–Sumut 2024 secara bertahap. Pada tahap pertama, sekitar 45 persen bonus telah dicairkan pada tahun 2025 dengan total nilai sekitar Rp10,3 miliar.
Dana tersebut telah disalurkan kepada 163 atlet, pelatih, dan official melalui Bank Riau Kepri Syariah serta sejumlah bank lainnya. Sementara itu, sisa pembayaran sebesar 55 persen direncanakan akan dialokasikan melalui APBD 2026.
Meski demikian, sebagian atlet hingga kini masih menunggu realisasi pembayaran bonus yang belum sepenuhnya disalurkan. Para atlet berharap pemerintah daerah segera menuntaskan kewajiban tersebut sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan mereka mengharumkan nama daerah di ajang olahraga nasional.
Dengan adanya kepastian pembayaran bonus, diharapkan para atlet dapat kembali fokus menjalani pembinaan dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai ajang kompetisi berikutnya. Selain itu, perhatian terhadap kesejahteraan atlet juga dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga semangat serta loyalitas atlet dalam membela daerah.
Sumber: