SELASIHMEDIA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengandalkan deteksi dini dan respons cepat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meluas.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan, setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi akan segera ditindaklanjuti dengan mengerahkan petugas ke lokasi.
Langkah tersebut dilakukan agar api dapat dikendalikan sejak awal dan tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
“Kalau misal ada terjadi satu atau dua permasalahan karhutla dalam wilayah ini, kita langsung menanganinya,” kata SF Hariyanto, Kamis (20/8/2026).
Menurutnya, kecepatan dalam mendeteksi dan menangani titik panas menjadi faktor penting dalam pengendalian karhutla, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan lahan yang mengering.
Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga Manggala Agni.
Pantau Hotspot Lewat Dashboard Lancang Kuning
Salah satu sistem yang digunakan dalam pemantauan titik panas adalah Dashboard Lancang Kuning. Sistem tersebut memungkinkan sejumlah instansi memantau informasi kemunculan hotspot secara cepat.
Dashboard itu dapat diakses dan dipantau oleh sejumlah pihak, termasuk Polda Riau, Kodam, Kantor Gubernur Riau, dan BPBD.
Apabila terdeteksi titik panas, petugas di lapangan segera diarahkan ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan penanganan.
“Kami di sini ada Dashboard Lancang Kuning. Jadi di Polda, Kodam, Kantor Gubernur hingga BPBD ada aplikasi itu sehingga kami bisa memantaunya. Begitu nampak ada hotspot, kami segera mengirim tim ke sana,” ujarnya.
SF Hariyanto mengatakan pola penanganan tersebut diperlukan untuk mencegah api berkembang dan menyebar ke wilayah yang lebih luas.
Perkuat Kolaborasi Lintas Instansi
Selain mengandalkan teknologi pemantauan, Pemprov Riau juga memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat.
Menurut SF Hariyanto, setiap unsur memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla.
Pemerintah dan aparat bertugas melakukan pemantauan serta penanganan di lapangan, sementara masyarakat diharapkan berperan aktif mencegah munculnya kebakaran.
“Alhamdulillah, kami berkolaboratif antara pemerintah, TNI/Polri, Manggala Agni hingga juga masyarakat di Provinsi Riau terus menggalakkan jangan membakar hutan. Kita terus berkoordinasi untuk menjaga situasi,” katanya.
Pemprov Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga telah mengeluarkan maklumat larangan membakar hutan dan lahan.
Maklumat tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan sekaligus peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu karhutla.
Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, tokoh masyarakat, hingga Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR).
“Kami telah mengeluarkan maklumat agar tidak membakar hutan. Pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah kabupaten/kota, Pak Kapolda, Pak Pangdam, tokoh masyarakat, dan Lembaga Adat Melayu Riau juga mengimbau masyarakat bahwa kebakaran hutan itu sangat membahayakan,” jelasnya.
sumber : pekanbaru.go.id