SELASIHMEDIA.COM – Fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Provinsi Riau masih terus terjadi dan menjadi sorotan publik. Meskipun pemerintah daerah maupun pihak terkait telah memberikan jaminan bahwa stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di Bumi Lancang Kuning berada dalam kondisi aman, keresahan warga tampaknya belum sepenuhnya mereda. Menyikapi situasi tersebut, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Edi Basri, memberikan pernyataan tegas guna meredam spekulasi dan menjaga kondusivitas di tengah masyarakat.
Edi Basri secara khusus mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar tidak terjebak dalam perilaku panic buying atau pembelian secara berlebihan karena rasa khawatir yang tidak berdasar. Menurutnya, antrean yang terlihat di beberapa titik pengisian bukan disebabkan oleh kelangkaan stok secara absolut, melainkan dampak dari adanya proses penyesuaian dan pembenahan sistem distribusi energi yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Langkah penyempurnaan ini dilakukan semata-mata untuk memastikan bahwa penyaluran energi di masa mendatang menjadi lebih tepat sasaran dan terorganisasi dengan baik bagi kepentingan seluruh warga Riau.
Dalam keterangannya pada Senin, 4 Mei 2026, Edi mengakui bahwa saat ini memang terdapat beberapa kendala teknis dalam rantai pasokan energi. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan terus berupaya maksimal agar kebutuhan dasar masyarakat akan BBM dapat terpenuhi tanpa kendala berarti. Ia meminta masyarakat untuk tetap tenang, bersabar, dan tidak terpancing oleh situasi yang ada. Salah satu saran praktis yang ia sampaikan adalah agar warga mengatur waktu pengisian BBM pada jam-jam yang lebih lengang guna menghindari penumpukan kendaraan yang justru memperparah kemacetan di area SPBU.
Selain memberikan imbauan kepada konsumen, Ketua Komisi III DPRD Riau ini juga melayangkan peringatan keras kepada para pengelola SPBU di seluruh pelosok provinsi. Ia mengingatkan agar para pelaku usaha tidak mencoba-coba melakukan praktik ilegal, seperti penimbunan BBM atau penyimpangan distribusi lainnya demi meraup keuntungan pribadi di atas penderitaan rakyat. Edi menekankan bahwa integritas pengelola sangat krusial dalam menjaga stabilitas daerah. Kepentingan masyarakat luas harus ditempatkan sebagai prioritas utama di atas kepentingan bisnis sesaat.
Sebagai bentuk komitmen dalam pengawasan, Edi memastikan bahwa aparat penegak hukum akan terus memantau situasi di lapangan secara ketat. Tindakan tegas tanpa pandang bulu akan diambil terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dalam distribusi BBM. Dengan adanya koordinasi yang solid antara pemerintah, aparat, pengusaha, dan kesadaran masyarakat untuk tidak panik, diharapkan masalah antrean ini dapat segera teratasi. Pemerintah Riau berkomitmen penuh untuk menjamin bahwa setiap liter BBM tersalurkan dengan adil dan merata bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan.
Sumber: Tribunpekanbaru