SELASIHMEDIA.COM – Pemerintah Provinsi Riau melalui jajaran organisasi perangkat daerahnya tengah mempersiapkan pembukaan pendaftaran seleksi calon direksi untuk dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Tahapan seleksi tersebut direncanakan mulai diumumkan pada pekan depan sebagai bagian dari upaya penyegaran manajemen di sejumlah perusahaan milik pemerintah daerah.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemprov Riau untuk memperkuat kinerja BUMD sekaligus memastikan perusahaan daerah dikelola oleh jajaran profesional yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya seleksi terbuka, diharapkan proses rekrutmen dapat berjalan lebih transparan dan menghasilkan pemimpin perusahaan yang memiliki kompetensi serta integritas tinggi.
Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Sri Irianto, menjelaskan bahwa dua BUMD yang akan segera membuka tahapan seleksi tersebut adalah PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dan PT Permodalan Ekonomi Riau (PER).
“Iya, minggu depan rencananya kita akan mengumumkan seleksi untuk mengisi posisi direksi di SPR dan PER,” kata Sri Irianto, Minggu (15/3/2026).
Dengan segera dibukanya proses pendaftaran untuk kedua BUMD tersebut, Pemprov Riau berharap seleksi dapat berlangsung secara terbuka dan objektif. Melalui proses tersebut, diharapkan akan terpilih jajaran direksi yang mampu meningkatkan kinerja perusahaan daerah sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi di Provinsi Riau.
Sementara itu, untuk BUMD lainnya, proses seleksi masih berjalan pada tahapan yang berbeda-beda. Salah satu perusahaan daerah yang sudah lebih dulu membuka tahapan pendaftaran adalah PT Riau Petroleum.
Pendaftaran calon direksi di perusahaan tersebut telah dibuka sejak 9 Maret dan dijadwalkan berlangsung hingga 27 Maret 2026. Informasi mengenai pembukaan seleksi itu tertuang dalam Surat Nomor 04/PANSEL/RP/2026 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi, Yan Dharmadi.
Sementara itu, untuk BUMD lainnya yaitu PT Jamkrida Riau, proses seleksi belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Hal ini disebabkan perusahaan tersebut masih harus menunggu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelum tahapan seleksi direksi dapat dimulai.
Menurut Sri, RUPS perlu digelar terlebih dahulu karena adanya perubahan dalam jajaran komisaris perusahaan. Salah satu komisaris sebelumnya, Elly Wardhani, diketahui telah mengundurkan diri dari jabatannya.
“Jamkrida perlu RUPS dulu. Komisarisnya mengundurkan diri karena beliau sudah pensiun. Sebelumnya menjabat sebagai Asisten III Setda Riau,” jelas Sri.
Setelah pelaksanaan RUPS selesai, tahapan berikutnya yang harus dilakukan adalah penyesuaian dokumen administrasi, termasuk Surat Keputusan (SK) Panitia Seleksi. Penyesuaian tersebut diperlukan agar proses rekrutmen direksi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kan ada jabatan lain yang ikut diseleksi, jadi harus RUPS dulu. Setelah itu menunggu akta notaris dan penyesuaian SK Pansel,” tambahnya.
Sri juga mengungkapkan bahwa Surat Keputusan pembentukan Panitia Seleksi untuk empat BUMD tersebut sebelumnya telah ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto. Dalam susunan panitia seleksi tersebut, sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dipercaya memimpin proses penjaringan calon direksi. Penunjukan ini dilakukan untuk memastikan tahapan seleksi berjalan sesuai dengan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas.
Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau, M Job Kurniawan, ditunjuk sebagai Ketua Panitia Seleksi untuk PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dan PT Jamkrida Riau. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setda Riau, Yan Dharmadi, dipercaya memimpin Panitia Seleksi untuk PT Riau Petroleum.
Adapun Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Riau, Indra, ditunjuk sebagai Ketua Panitia Seleksi untuk PT Permodalan Ekonomi Riau (PER). Melalui rangkaian proses seleksi tersebut, Pemerintah Provinsi Riau berharap dapat menghadirkan kepemimpinan baru yang mampu membawa BUMD menjadi lebih profesional, kompetitif, dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan daerah.
Selain meningkatkan kinerja perusahaan, keberadaan direksi yang kompeten juga diharapkan mampu memperkuat peran BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Riau.
Sumber: TribunPekanbaru.com